







Hutan Indonesia

TENTANG HUTAN INDONESIA







- PUBLIKASI TERBARU -
DPR Prematur Menolak Ide UU Kehutanan yang Inklusif
Jakarta, 15 Juli 2025 — Diskusi awal perubahan UU Kehutanan berlangsung terlalu singkat dan dangkal untuk bisa saling mendalami persoalan kehutanan yang kompleks dan tumpang tindih dengan berbagai kepentingan. Dalam...
Selengkapnya3 Alasan Mencabut Undang-Undang Kehutanan
Pada 19 November 2024, DPR resmi memasukkan perubahan keempat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) ke dalam Prolegnas Prioritas 2024-2029. Saat naskah ini disusun, RUU...
SelengkapnyaANALISIS KEBIJAKAN IBSAP 2025-2045
Pada 8 Agustus 2024 Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) telah menerbitkan dokumen perencanaan keanekaragaman hayati Indonesia yang dikenal sebagai Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan...
SelengkapnyaPSEAH Trainings for RFN Partners in Indonesia 2025
Forest Watch Indonesia (FWI) is recruiting a consultancy to facilitate trainings on Protection from Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (PSEAH) for the Rainforest Foundation Norway’s (RFN) partner organizations in Indonesia....
SelengkapnyaDari Tapak Mengawal Rencana Revisi UU Kehutanan: Akhiri Pola Pikir Tak Adil Ala Kolonial
Potret keadaan hutan di wilayah mahakam ulu, kalimantan. dok: forest watch indonesia Jakarta, 9 Juni 2025: Rencana revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (RUUK) harus menjadi momentum perubahan...
SelengkapnyaForest Watch Indonesia: Indonesia Gagal Hentikan Deforestasi dan Capai Target FoLU
Jakarta, 20 Juni 2025 — Upaya Indonesia menurunkan laju deforestasi untuk mencapai target pengurangan emisi 2030 dinilai gagal arah dan kontradiktif. Dalam dokumen FoLU Net Sink 2030, Kementerian Kehutanan (Kemenhut)...
Selengkapnya- BERITA TERBARU -
Demi Tambang, Ribuan Pulau Kecil Indonesia Diambang Kehancuran
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau yang fantastis. Namun, di balik kebanggaan itu, terdapat ancaman nyata terhadap ribuan pulau kecil yang menjadi bagian penting dari...
SelengkapnyaMasa Depan Biodiversitas Ada di Tangan Masyarakat Adat – WGII
Working Group ICCAs Indonesia (WGII) meluncurkan edisi terbaru data wilayah kelola konservasi masyarakat adat dan komunitas lokal (Indigenous Peoples and Local Community Conserved Areas and Territories/ICCAs) dalam diskusi media bertema “Menjaga...
SelengkapnyaMenata Ulang Relasi Kuasa dan Hak dalam UU Kehutanan
Revisi Undang-Undang Kehutanan harus berangkat dari pertanyaan mendasar: untuk siapa hutan dikelola? Jika jawabannya adalah untuk kehidupan yang adil dan lestari, paradigma pengelolaan hutan harus bergeser dari eksploitatif ke restoratif,...
SelengkapnyaHutan Batam Bakal Terus Terbabat Demi Alasan Investasi
Amsakar Achmad, Kepala BP Batam begitu riang gembira merespons terbitnya aturan baru yang dinilainya mempermudah proses pelepasan kawasan hutan untuk investasi. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor...
SelengkapnyaSidang Gugatan di Mahkamah Konstitusi Buka Borok UU Konservasi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) terindikasi cacat prosedur. Selain karena prosesnya yang tertutup, naskah akademik dan drafnya pun tidak pernah...
SelengkapnyaIroni Transisi Bioenergi di Pulau Jawa
Pemerintah terus mendorong pengembangan bioenergi kayu sebagai upaya transisi energi terbarukan. Pada peta jalan terbaru, bioenergi dari pembakaran kayu, mengambil porsi 12,2% dalam bauran energi terbarukan Indonesia per 2030. Berbagai...
Selengkapnya